Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah - Hallo sahabat kejar paket c, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah

link : Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah

Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintah dan  di Luar Instansi Pemerintah. Menurut Permenpan ini yang dimaksud Instansi  Pemerintah  adalah  instansi  pusat  dan  instansi daerah. Sedangkan yang dimaksud Penugasan  Khusus  adalah  penugasan  PNS  untuk melaksanakan  tugas  jabatan  secara Khusus  di  luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2 Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintah dan  di Luar Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Penugasan PNS terdiri atas: 1)  Penugasan pada Instansi Pemerintah; 2)  Penugasan Khusus di luar Instansi Pemerintah; 3)  Penugasan pada  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1  yaitu  penugasan PNS  pada  Instansi  Pemerintah  yang pimpinannya  tidak  memiliki  kewenangan  mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS, sebagai berikut: a)  PNS yang  melaksanakan kiprah jabatan khusus; b)  PNS  yang  melaksanakan  tugas  jabatan  yang  bersifat pendukung atau administratif.

Pasal 4 Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 menytakan bahwa (1)  Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka  2  yaitu  PNS melaksanakan  tugas  jabatan  secara khusus  di  luar  Instansi  Pemerintah  dalam  jangka  waktu tertentu. (2)  Penugasan  khusus  di  luar  Instansi  Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a)  proyek pemerintah; b)  organisasi profesi;  c)  organisasi internasional;  d)  badan lain yang ditentukan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa Penugasan  khusus  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2 angka  3  yaitu  PNS yang melaksanakan  tugas  jabatan  pada Perwakilan Republik Indonesia  di Luar  Negeri sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Penugasan dijelaskan dalam Pasal 6 Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018, Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi  kriteria  jabatan  yang  akan  diduduki  sebagai berikut:

a.  memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;  

b.  memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c.  memiliki  penilaian  kinerja  paling rendah  baik  dalam  2 (dua) tahun terakhir;

d.  memenuhi  persyaratan  jabatan  yang  akan  diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e.  dibutuhkan oleh organisasinya.

Sedangkan Mekanisme  Penugasan dijelaskan dalam Pasal 7 Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan

(1)  PNS diberikan Penugasan atas dasar undangan instansi yang  membutuhkan  atau  penugasan  dari  instansi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi induknya.

(2)  Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

a.  Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing bagi  PNS  yang  melaksanakan  tugas  jabatan  secara khusus; dan

b.  Pejabat yang Berwenang bagi PNS yang melakukan tugas  jabatan  yang  bersifat  pendukung  atau administratif.

(3)  Penugasan  PNS  dilaksanakan  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan sanggup diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

(4)  PNS  yang  melaksanakan  penugasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3) tidak  memenuhi  target  kinerja, maka  dalam  kurun  waktu  1  (satu)  tahun  PNS  yang bersangkutan  dapat  direkomendasikan  untuk  tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya.

(5)  PNS  yang  melaksanakan  penugasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  diberhentikan  dari  jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS.

(6)  PNS  yang  telah  selesai  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  diangkat  ke  dalam  jabatan yang lowong.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintah dan  di Luar Instansi Pemerintah.

Link Download Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 -----DISINI----

Demikian gosip ihwal Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Instansi Pemerintah dan  di Luar Instansi Pemerintah. Semoga bermanfaat, terima kasih

= Baca Juga =

Demikianlah Artikel Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah

Sekianlah artikel Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Permenpan Rb Nomor 35 Tahun 2018 Perihal Penugasan Pns Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah dengan alamat link https://kejar-paket-c-di-indonesia.blogspot.com/2019/10/permenpan-rb-nomor-35-tahun-2018.html

Share this post